kritikan terhadap buku Kebijakan dan Manjemen Pembangunan Partisipatif

Nama               : Dini Hikmayani Nasution

NIM                : 070906023

Departemen     : Ilmu Politik USU

Book Review

Judul Buku      : Kebijakan dan Manjemen Pembangunan Partisipatif

Penulis             :Wisnu Hidayat, SE.,M.Si

                          Nyimas Dwi Koryati, SE.,M.Si

                          Hessel Nogi S. Tangkilisan, Drs.,M.Si

Penerbit           : YPAPI  Jl. Taman Siswa 150 C Yoyakarta 55151

Tahun              : 2006

Tebal               : 154 halaman

            Perluasan Otonomi Daerah yang semakin dititik beratkan kepada kabupaten/kota madya akan membawa konsekuensi tantangan yang cukup berat bagi para penelola administrasi negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program pembangunan. Pasal 11 dan 10 pada UU No.22 tahun 1999 mengisyaratkan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipikul pemerintah kabupaten/kota menjadi makin luas dan kompleks. Dengan demikian, model pembangunan daerah dengan pendekatan tricle down effect yang sudah berlangsung tiga puluh tahun lebih perlu ditinjau dan diganti sebab masih banyak masalah-masalah ketimpangan perolehan pendapat dan keadilan sosial yang sering terjadi dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Oleh kareana itu model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepeda pengembangan masyarakat lokal sebagai sebuah economic entity. Model pembangunan itu dilakukan melalui perubahan paradigama pembangunan top down ke pembangunan parsitipatif.

            Pembangunan partisipasif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan. Disamping itu diharapkan pula masyarakat dapat menempati prioritas sebagi pemikat hasil pembangunan. Namun untuk mencapai keadaan itu kemandirian masyarakat tidaklah cukup melainkan diperlukan partisipasi aktif dari berbagai stekholder. Stekholder bersama-sama masyarakat dan pemerintahan diharapkan dapat terlibat dalam memberikan dukungan moril dan materil pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. Tanpa upaya ke arah itu maka paradigma program perencanaan pembangunan partisipatif sulit terwujud bahkan dapat dinyatakan sebagi suatu cita-cita indah yang tidak pernah tercapai.

Dalam penelitian ini penulis mengambil kota Depok sebagai objek penelitian. Dari penelitian ini dapa disimpulkan yaitu tingkat kinerja Program dasar Pembangunan perkotaan di kota Depok memperlihatkan hasil yang optimal yang ditunjukkan oleh terjadinya pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui penataan dan penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan, peningkatan kualitas layanan dari birokrasi kepeda masyarakat, pembutan perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Faktor kemempuan menejerial sebagai salah satu factor yang mempengaruhi tingkat kinerja program dasar pembangunan perkotaan menunjukkan pimpinan mampu menggerakkan sumber daya yang ada secara optimal, sekaligus mampu mengkoordinir satuan organisasi dalam proses pelaksanaan program PDPP, dan juga mampu memotivasi para pelaku kerja sama mencapai tujuan pemberdayaan aparatur. Faktor komitmen pemerintahan daerah menunjukkkan tingkat yang memadai yang terindikasi dari pengetahuan dan pelaksanaan pembangunan bersama komponen masyarakat, baik sector swasta maupun lembaga swadaya masyarakat yang berkiprah dalam pembangunan di kota Depok. Komitmen yang tinggi dari aparatur pemerintahan daerah mampu meningkatkan kinerja program PDPP secara optimal. Selain itu factor dukungan financial sebagai factor lain yang mempengaruhi kinerja program dasar pembangunan perkotaan memperlihatkan hasil yang cukup optimal yang terindikasi dari kemampuan keuangan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pengelolaan keuangan daerah yang dilakuakan secara transparan dan proporsioanal sesuai dengan peraturan perundangan. Temuan analisis membuktikan bahwa dukungan financial mempengaruhi pencapaian kinerja program PDPP.